PENDIDIKAN POLITIK PENDIDIKAN
POLITIK BELUM MENYENTUH AKAR RUMPUT
Masyarakat tidak paham dunia politik,
tidak paham tujuan partai politik, dan merasa tidak ada manfaatnya berpolitik.
Karena itu, tak heran jika mereka
kemudian menjadi apatis dan tidak peduli pada politik.
Ini adalah secuil kenyetaan betapa
pendidikan politik belum menyentuh akar rumput.
Jika demikian adanya, maka
sebenarnya konsolidasi demokrasi belum berjalan.
Ini adalah fenomena yang terjadi di
semua .
Penelitian yang dilakukan Joverd
Frndli Frans, lulusan Pascasarjana Program Studi Sosiologi Universitas Patimura
Ambon, menyebutkan, masyarakat tak paham politik karena banyak kader parpol
tidak tahu apa ideologi, visi dan misi parpolnya.
Pendidikan politik dimaksudkan agar
masyarakat tak lagi jadi obyek yang didominasi untuk keperluan sesaat parpol.
Lebih dari itu, pendidikan politik
kepada masyarakat diharapkan bias mengubah cara berpikir yang lama menuju
pemikiran masyrakat yang baru.
Dengan demikian, masyarakat sadar
akan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
Penelitian Joverd di Kecamatan
Sirimau, Kota Ambon, menyatakan, UU No 2 Th 2008 tentang Partai Politik
ternyata tidak dipahami dengan baik oleh anggota Legislatif, juga Pengurus
Parpol.
Tak heran jika pendidikan politik
kepada masyarakat tidak berjalan.
Pengetahuan tentang pendidikan
politik yang dimengerti pengurus parpol dan kader parpol yang menjadi anggota
legislative hanya berdasarkan interpretasi diri mereka, bukan berdasarkan UU No
2/2008.
Masyarakat menentukan pilihan
terhadap suatu parpol bukan berdasarkan kecerdasan, pengetahuan dan pemahaman
yang sebenarnya tentang sebuah perpolitikan, kata Joverd.
Namun masyarakat memilih suatu
parpol lebih didasrkan dominasi-dominasi kekuasaan factor-faktor yang lain.
Factor-faktor itu seperti hati
nurani yang didasarkan atas balas budi dan ketidak puasan atau kekecewaan.
Ada juga factor kesejahteraan social
atau materi/ uang, factor keluarga atau kekerabatan, juga sosok atau figure.
TUGAS PARPOL
Sosiolog dari Universitas Patimura,
Ambon, Dr Tontji Soumokil, mengatakan, tugas parpol memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat.
Sayangnya hal tersebut tidak
dilakukan parpol.
Parpol masih melihat masyarakat
hanya sebagai pendukung dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah untuk menuju
tampuk kekuasaan.
Rakyat diberi uang dan diminta
mencontreng.
Ini menciptakan ketergantungan dan
tidak mendidik masyarakat menjadi kritis.
Bagi kandidat legislative ataupun
kepala daerah yang penting dapat suara, itu adalah cara yang keliru, katanya.
Sumber:
Umi Kulsum dan E lok Dyah Messwati,
Kompas, Selasa, 1 Mei 2012, halaman 5
Tidak ada komentar:
Posting Komentar